ULASAN  PAGELARAN WAYANG KAMPUNG SEBELAH

“MAWAS DIRI MENAKAR BERANI”

Bagian Pemilu

Eyang Sidik Wacono memimpin penghitungan suara pilkades. Mendadak papan tulis untuk mencatat penghitungan suara hilang. Parjo selaku kepala keamanan ditanya tidak tahu. Begitu pun Sodrun ketika ditanya malah salah persepsi merasa dituding sebagai biang hilangnya papan tulis. Usut punya usut, papan tulis itu ternyata disimpan kembali oleh Suto Coro sebagai kepala rumah tangga kelurahan. Ia tidak merasa bersalah menyimpan kembali papan tulis itu karena panitia menggunakan peralatan kantor kelurahan tanpa seijin dia. Terjadi perdebatan sengit antara Suto Coro dan Mbah Sidik yang berakhir Parjo memberikan hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan saat Eyang Sidik Wacono sibuk berurusan dengan papan tulis. Eyang Sidik lantas membacakan hasil penghitungan suara yang menempatkan Somad sebagai pemenang pilkades. Somad diminta menandatangani berita acara penetapan pemenang, sambil secara tersamar Mbah Sidik meminta bonus upaya pemenangan kepada Somad. Parjo mempertanyakan posisi Mbah Sidik yang sebagai panitia ternyata diam-diam berafiliasi kepada salah satu kontestan. Jika ketahuan orang maka akan menuai masalah. Eyang Sidik sudah siap dengan resiko itu, siapa pun yang memprotes tindakannya akan dilabraknya.

Bagian Kerusuhan

Sederetan artis berkiprah di atas panggung menghibur penonton yang memadati acara tasyakuran Lurah Somad. Tiba-tiba Jhony naik ke atas panggung. Ia berorasi mengecam dan memprotes kemenangan Lurah Somad yang dianggap penuh kecurangan. Apa jadinya desa ini jika dipimpin oleh orang yang sejak berangkat meraih jabatan telah menghalalkan kecurangan. Kelak saat memimpin pun nicaya akan tega melakukan tidakan buruk untuk kepentingannya sendiri. Jhony mempengaruhi massa agar bergerak menegakkan kebenaran dan keadilan dengan menggagalkan hasil pilkades yang memenangkan Somad.

Kampret yang mabuk merasa terusik kesenangannya atas ulah Jhony. Ia segera naik ke atas panggung meminta Jhony berhenti ngoceh, agar kemudian hiburan dangdut dilanjutkan. Jhony marah menuding Kampret sebagai pendukung Somad yang tidak terima atas protesnya. Ia pun menantang Kampret berkelahi. Tapi pemuda sang pemabuk itu menanggapi dengan senyum sinis. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mendukung siapa pun. Dirinya adalah sang pemabuk netral. Jangankan pendukung fanatik salah satu calon, ia mencoblos pun tidak. Sebaliknya Kampret menuding Jhony yang semangat demo karena dibayar. Orasinya bukan berangkat dari misi murni menyuarakan kebenaran, melainkan menjalani profesi sebagai makelar kasus. Jhony tak lebih sosok aktivis yang suka menari di atas luka. Memangnya Pak Klungsur dan kontestan yang lain itu orang bersih, tidak bermoney politik? Intinya Jhony berteriak-teriak itu hanya membela uang. Sama dengan Pak Klungsur, Pak Somad dan calon-calon lain yang kalau mau jujur, mereka berebut kekuasaan bukan untuk mengejar pengabdian, tak lebih hanya mengejar uang dan kekayaan. Antara Jhony dan elitis yang ia bela, sama-sama orang biadab yang demi segepok uang tega merekayasa konflik dan kerusuhan. Tega menjerumuskan orang kecil menjadi kayu bakar demi ambisi liar. Jika nanti terjadi huru-hara, banyak orang terluka, banyak fasilitas umum rusak, memangnya Jhony, Somad dan Klungsur mau bertanggung jawab?

Jhony yang merasa terdesak dalam perdebatan itu langsung menyerang Kampret. Perkelahian keduanya memicu tawur massa.

Bagian Mawas Diri

Karyo mendatangi Pak Gendut seorang anggota polisi, Mbah Modin, Pak Somad, dan Parjo, para tokoh masyarakat yang tengah berada di lokasi kerusuhan memantau situasi. Karyo langsung nyemprot para tokoh itu yang tidak bergerak apa-apa bahkan seakan menikmati kerusuhan yang sedang terjadi. Pak Gendut didesak supaya segera bergerak meredam kerusuhan.

“Dengan cara bagaimana?” tanya Pak Gendut.

“Lho kok malah tanya saya? Kalau saya yang harus jawab, Pak Gendut lepas seragam saja biar saya pakai! Ya dengan segala cara apa pun yang penting kerusuhan berhenti,” jawab Karyo.

Tidak semudah itu. Menghentikan kekerasan mustahil tanpa cara tegas dan keras. Memangnya menghentikan kerusuhan cukup dengan pidato atau memohon-mohon? Tapi kalau menggunakan cara tegas dan keras, polisi harus berhadapan dengan pasal-pasal HAM. Polisi akan dihujat dan disalahkan oleh siapa saja karena menggunakan kekerasan. Polisi bergerak salah, tidak bergerak juga salah. Terus terang, di negara ini polisi pun hanya bisa serba salah.

Karyo bingung. Ia mendesak pak Somad sebagai lurah yang baru harus bisa mengendalikan situasi. Pak Somad pun berkilah, karena ia pejabat baru maka belum menguasai medan. Ia perlu mempelajari situasi dan kondisi terlebuh dahulu, berkoordinasi, baru bisa menentukan tindakan yang harus diambil.

“Waaaa… rakyate selak modar, Pak!” teriak Karyo. Calon pemimpin sebelum berkuasa itu seharusnya sudah lebih dulu menguasai masalah, bukan berkuasa dulu baru mempelajari masalah. Kalau sikap dan pola pikir calon-calon pemimpin di negeri ini seperti itu, mustahil ada pemimpin yang benar-benar menguasai masalah dan mampu menyelesaikannya. Kaderisasi pemimpin di negara ini memang benar-benar bermasalah.

Karyo lantas bepaling ke Mbah Modin, sesepuh agama desa Bangunjiwo itu diminta meredam kerusuhan. Sebab sebagian yang bergerak memicu huru-hara itu orang-orangnya Mbah Modin.

Mbah Modin berkilah, bahwa itu aspirasi mereka umat yang ingin menegakkan kebenaran. Jadi ia tidak bisa menyetir umatnya yang bergerak karena mereka mengikuti kata hati membela kebenaran.

Benarkah? Betulkah ratusan hingga ribuan kepala serempak punya rasa dan pikiran yang sama? Tidak! Tidak ada gerakan massa terarah tanpa desain. Siapa yang mendesain? Untuk apa Mbah Modin mendesain gerakan anarkhistis? Bukankah agama apa pun mengajarkan mengedepankan cara-cara jernih dan damai? Intinya, Karyo tahu bahwa Mbah Modin sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena ia menjadi bagian dari masalah yang terjadi.

Terakhir Karyo berpaling kepada Parjo yang anggota TNI, agar ambil inisiatif bergerak meredam kerusuhan. Parjo berkilah, bukan ranah tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenangnya ada di wilayah pertahanan dan keamanan negara. Urusan kamtibmas adalah job desknya kepolisian. TNI hanya punya wewenang memback up, artinya ia bergerak membantu polisi kalau ada permintaan dari pihak kepolisian. Jika bergerak sendiri, TNI akan menyalahi prosedur dan tentu akan dipersalahkan oleh semua orang. Karyo sudah benar-benar tak habis pikir. Di kerusuhan itu, rakyat saling berbenturan. Setiap saat nyawa mereka bisa melayang tanpa mau menunggu keputusan rapat-perdebatan prosedur hukum.

“Itulah jenis kelamin demokrasi kita saat ini, Lik!” cetus Kampret yang tiba-tiba muncul di perbincangan. Demokrasi yang tidak mempermudah penyelesaian masalah tapi justru memperumit penyelesaian masalah. Lagian, lha wong Pak Somad, Mbah Modin, Pak Gendut dan Mas Parjo itu orang-orang yang cari selamat kok disuruh menyelamatkan orang. Bagaimana bisa? Demokrasi di negeri ini sebatas mengajak orang melihat betapa nikmatnya kekuasaan, bukan betapa beratnya kekuasaan. Logikanya, orang cenderung menghindar dari pekerjaan-pekerjaan berat. Anehnya kita berkelahi mati-matian untuk memperebutkan pekerjaan yang berat. Betapa hebatnya bangsa ini yang ternyata dipenuhi manusia-manusia super yang berebut siap menanggung beban beratnya kekuasaan.

            Yang benar, mungkin bangsa ini sedang nyenyak bermimpi. Bermimpi berdemokrasi, bermimpi bernegara, bermimpi menjadi bangsa besar. Semua itu baru sebatas mimpi. Faktanya kita belum bisa berdemokrasi, kita belum bisa bernegara, kita belum bisa berdaulat, kebanyakan warga bangsa dan rakyat kita masih mudah tunduk dipermainkan kepentingan asing maupun elitis negeri yang sesat. Kita punya Pancasila, tapi silau dengan demokrasi liberal yang tidak kita mengerti. Kita punya NKRI tapi tak mengerti makna NKRI sehingga kita mudah pecah, mudah terbelah, dan mudah berkhianat tehadap bangsa dan negara.